korupsi

Rizka Arlina (lahir di Jakarta, 9 Mei 1959; umur 53 tahun) adalah seorang pengusaha asal Indonesia. Dari tahun 1995 hingga 1997 ia menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Ia saat ini merupakan seorang buronan karena melarikan diri dari hukuman pengadilan. Oleh pengadilan, Timan telah diputuskan bersalah karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai direktur utama BPUI dengan cara memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar 67 juta dolar AS, Penta Investment Ltd sebesar 19 juta dolar AS, KAFL sebesar 34 juta dolar AS, dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp 98,7 miliar sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar 120 juta dolar AS dan Rp 98,7 dolar singapura
Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Timan dibebaskan dari tuntutan hukum karena perbuatannya dinilai bukan tindak pidana. Menanggapi vonis bebas itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan meminta Majelis Kasasi menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan terhadap terdakwa yaitu pidana delapan tahun penjara, denda Rp30 juta subsider enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp1 triliun.
Pada Jumat, 3 Desember 2004, Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang dipimpin oleh Ketua MA Bagir Manan memvonis Sudjiono Timan dengan hukuman 15 tahun penjara, denda Rp50 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 369 miliar.
Namun, saat Kejaksaan hendak mengeksekusi Sudjiono Timan pada Selasa, 7 Desember 2004, yang bersangkutan sudah tidak ditemukan pada dua alamat yang dituju rumah di Jalan Prapanca No. 3/P.1, Jakarta Selatan maupun rumah di Jalan Diponegoro No. 46, Jakarta Pusat dan dinyatakan buron dengan status telah dicekal ke luar negeri oleh Departemen Hukum dan HAM.
Pada 17 Oktober 2006, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai menyebarkan foto dan datanya ke masyarakat melalui televisi dan media massa sebagai salah satu 14 koruptor buron yang sedang dicari

Kebijakan Kriminal Penanggulangan di indonesia

Kebijakan Kriminal Penanggulangan

Tindak Pidana

Ekonomi di Indonesia

Abstrak

Penelitian ini difokuskan kepada persoalan kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi

di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan

(statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

 Bahan hukum dikumpulkan denganstudi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan

kriminal penanggulangan tindak pidana ekonomi sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi

masalah kejahatan perekonomian masih dititikbertakan pada upaya kriminalisasi melalui peraturan

perundang-undangan dan penegakan hukum melalui SPP

, dan aktor-aktor non SPP

belum diberdayakan

secara maksimal dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi melalui upaya pencegahan.

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kegiatan memenuhi kebutuhan

dan mempertahank

an hidup merupakan bagian penting dari upaya manusia

mewujudkan

kehidupan yang berkesejahteraan. Kenyataannya, upaya manusia

untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup terkendala oleh

terbatasnya sumber daya yang ada. Sejarah mencatat bahwa ribuan tahun lalu, 3

(tiga) kelompok masyarakat yang teridentifikasi sebagai

Westia, Tropica,

dan

Egalia

telah berusaha melakukan pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan

masing-masing.

1

Perbedaan kondisi geografis mengakibatkan ketiga kelompok

masyarakat tersebut memiliki kelebihan dalam bidang tertentu dan kekurangan pada

bidang lainnya. Pada komunitas

Westia

misalnya, dengan kondisi iklim yang ekstrim

berakibat sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas baik dalam jumlah maupun

jenisnya, namun keterbatasan tersebut justru mendorong masyarakatnya untuk lebih

mandiri dan berusaha keras mencukupi kebutuhan hidupnya. Kondisi tersebut

berbeda dengan yang terjadi pada komunitas

Tropica

yang memiliki sumber daya

alam berlimpah namun kurang mampu mengelolanya sehingga sebagian

masyarakatnya terpuruk dalam kemiskinan.

2

Pada era globalisasi saat ini, pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan

manusia telah terbingkai dalam bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi

seluruh kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang secara umum

dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan utama yaitu, kegiatan produksi, distribusi,

dan konsumsi. Perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat,

ditambah lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memicu

timbulnya penyimpangan-penyimpangan dalam aktivitas perekonomian yang secara

faktual menghadirkan berbagai bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran

terhadap hukum pidana. Salah satu dampak globalisasi ekonomi yang rentan

menimbulkan permasalahan hukum, misalnya adalah penyelenggaraan jasa transfer

dana yang bersifat lintas negara

(cross border),

melibatkan berbagai mata uang dalam

jumlah nominal dan volume yang besar serta bersifat kompleks. Umumnya permintaan

transfer dana dilatarbelakangi dengan adanya suatu kegiatan antara pengirim dan

penerima

(underlying transaction)

, seperti jual beli, pembayaran angsuran, tagihan dan

sebagainya, namun tidak jarang kegiatan transaksi tersebut dijadikan sebagai sarana

menyembunyikan dana hasil kejahatan kedalam kegiatan normal dari bisnis.

Menarik untuk dicermati angka-angka mengenai besarnya jumlah dana yang

dicuci sebagaimana disebutkan James Petras mengemukakan bahwa terdapat suatu

konsensus diantara U.S. Congressional Investigators, para mantan bankir (

former

bankers

), dan para pakar perbankan internasional bahwa bank-bank Amerika Serikat

dan Eropa mencuci antara US$ 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar dolar Amerika

Serikat) dan US$ 1.000.000.000.000,00 (satu triliun dolar Amerika Serikat) uang haram

(

dirty money

) setiap tahun, separuh di antaranya dicuci di bank-bank Amerika Serikat.

Petras mengutip ucapan senator Carl Levin :

Estimates are that US$ 500 billion to US$

1 trillion of international criminal proceeds are moved internationally and deposited into

bank accounts annually. It is estimated that half of that money comes to the United States

.

3

Di

sisi lain, proses transfer dana juga rentan menimbulkan gejolak perekonomian.

Ketika proses transfer dana gagal dilaksanakan, maka dipastikan kegiatan ekonomi

akan terganggu. Kondisi seperti ini akan memicu timbulnya berbagai permasalahan

diantara para pihak dalam perekonomian. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi para pihak

yang terkait didalamnya, kegiatan transfer dana melibatkan banyak pihak. Dengan

banyaknya pihak yang terkait didalamnya, apabila terjadi kegagalan atau

keterlambatan penyampaian transfer akibat adanya kejahatan bisnis, dapat

berdampak pada ketidakmampuan bank atau lembaga penyelenggara transfer dana

lainnya dalam menyelesaikan transfer dana, maka kondisi ini berpotensi secara

sistemik menyebabkan salah satu atau lebih pihak mengalami kerugian.

4

Menghadapi era keterbukaan dalam bidang perekonomian yang dipengaruhi

oleh kebebasan pasar yang telah memicu timbulnya berbagai bentuk kejahatan di

bidang perekonomian, kiranya perlu dipikirkan perlindungan atas perekonomian

di Indonesia.

Ketika terjadi gejolak dalam perekonomian, sering orang berpendapat

hal demikian adalah semata-mata kesalahan Pemerintah dalam mengambil kebijakan

di bidang perekonomian